fbpx
Skip to content

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Mendorong Pembinaan Penerapan Teknologi Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Mendorong Pembinaan Penerapan Teknologi Konstruksi
Rezza Munawir, ST, MT, MMG

oleh :
Rezza Munawir, ST, MT, MMG
Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda
Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Terobosan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan infrastruktur salah satunya penerapan hasil riset dan teknologi.

Kementerian PUPR merupakan Kementerian dengan penyandang anggaran terbesar di Indonesia (lebih dari 100 Triliun pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021), mempunyai tugas yang berat untuk membangun beragam infrastruktur di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman. Tentunya hal ini harus diimbangi dengan pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi yang memadai.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Nicodemus Daud sebagai Pembina Teknologi Konstruksi di Kementerian PUPR
image source : setjen.pu.go.id

Amanat pembinaan teknologi konstruksi sudah dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri.

Selanjutnya di dalam Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dimana dapat menetapkan pengembangan teknologi prioritas yaitu:

  1. Teknologi sederhana tepat guna dan padat karya;
  2. Teknologi yang berkaitan dengan posisi geografis Indonesia;
  3. Teknologi konstruksi berkelanjutan;
  4. Teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia;
  5. Teknologi dan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur. 

Selanjutnya, substansi pengaturan teknologi konstruksi ini juga diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi dalam negeri.

Di dalam Pasal 27 disebutkan bahwa usaha rantai pasok sumber daya teknologi konstruksi didukung oleh pengembangan teknologi konstruksi dengan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi.

Kemudian di dalam Pasal 46 dinyatakan dalam rangka penyelenggaraan usaha jasa konstruksi diterapkan inovasi teknologi untuk menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Inovasi teknologi meliputi metodologi konstruksi, material konstruksi, dan peralatan konstruksi.

Untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana peraturan perundangan di atas, Kementerian PUPR menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dimana dalam Pasal 492 dinyatakan bahwa Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi dan dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 495 yang menyebutkan Sub Direktorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, pembinaan, dan pemantauan dan evaluasi penerapan, norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi, pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) konstruksi.

Diantara teknologi konstruksi yang didorong penerapannya oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Ditjen Bina Konstruksi adalah penerapan teknologi konstruksi berbasis digital, Building Information Modelling atau populer dikenal dengan BIM.

Apa itu BIM ?

Secara definisi, BIM merupakan representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan (atau objek BIM). BIM mengandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan, sejak konsep hingga demolisi.

Secara prinsip, BIM merupakan metode kerja yang mentransformasi budaya kerja siklus proyek konstruksi dari konvensional menjadi digital. Artinya, pembuatan desain bangunan menggunakan prinsip model 3 dimensi yang dikerjakan secara digital dengan teknologi komputasi tertentu.

Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antar pihak terkait di dalam proyek serta lalu lintas data dan informasi semuanya berada dalam satu platform yang bisa diakses oleh semua pihak terkait di dalam proyek. Teknologi BIM mempunyai keunggulan dalam menghadirkan solusi dari permasalahan umum yang terjadi pada pekerjaan konstruksi.

Dikutip dari laman Autodesk dari bahan presentasi Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, keunggulan tersebut antara lain:

  1. 17% mengurangi klaim;
  2. 22% mengurangi durasi proyek;
  3. 30% mengurangi biaya konstruksi;
  4. 36% mengurangi pekerjaan ulang (rework), dan
  5. 61% mengurangi kesalahan dokumen.

Selain itu, keunggulan teknologi BIM juga sudah banyak dibuktikan melalui banyak penelitian oleh lembaga akademik. Bahkan, keunggulan teknologi BIM juga dinyatakan oleh PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Dilansir dari investasi.kontan.co.id, WIKA mengklaim penggunaan teknologi BIM ini berimbas pada kenaikan laba bersih perusahaan hingga 57,18% karena BIM membantu terciptanya efisiensi biaya terutama material konstruksi, serta memperkecil risiko terjadinya pengerjaan ulang (rework).

Publikasi Webinar BIM oleh Kementerian PUPR dan Mitra Strategis
Publikasi Webinar BIM oleh Kementerian PUPR dan Mitra Strategis

Melihat begitu banyaknya manfaat dari penerapan teknologi BIM, Ditjen Bina Konstruksi sejak tahun 2017 hingga kini, senantiasa konsisten menyelenggarakan baik webinar maupun pelatihan teknologi BIM dengan menggandeng mitra strategis terkait.

Tercatat sharing knowledge BIM dilaksanakan bekerja sama dengan PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, PT. PP (Persero) Tbk, PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Animo masyarakat jasa konstruksi terhadap sharing knowledge teknologi BIM ini dirasakan sangat bergairah, terbukti dengan hadirnya ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke.

Lebih dari 10.000 peserta dari kalangan siswa SMK, mahasiswa, alumni di seluruh Indonesia juga banyak yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti webinar dan pelatihan BIM dari Kementerian PUPR. Harapannya agar semakin banyaknya sumber daya manusia bidang konstruksi yang mendalami dan menguasai teknologi BIM, sehingga penerapannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia juga akan semakin masif.

Ingin mendapatkan informasi & promo terbaru dari Archilantis ? Subscribe sekarang juga dan dapatkan DIAGRAM Modul ISO-19650 dari PLANNERLY.

Berlangganan Sekarang Juga
Name
Name
First
Last