PP No 16 Tahun 2021 & Perjalanan Peraturan tentang BIM

PP No 16 Tahun 2021 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 - Archilantis

PP No 16 Tahun 2021 & Perjalanan Peraturan tentang BIM

PP No 16 Tahun 2021 baru saja disahkan. Satu dari 49 peraturan pelaksana, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) yang disahkan dalam waktu bersamaan. Peraturan-peraturan ini merupakan turunan dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian apa korelasinya Undang-Undang Cipta Kerja, PP No 16 Tahun 2021 dengan BIM dan penerapannya di Indonesia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sedikit melakukan kilas balik dan merunut perjalanan peraturan mengenai adopsi dan penerapan BIM di Indonesia hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah terbaru ini.

Dimulai pada tahun 2018, menjelang akhir tahun, Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Kementerian PUPR RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2018.

Pengaturan BIM dalam Peraturan Menteri ini sederhana namun memiliki daya dorong yang kuat, Peraturan Menteri ini mengatur implementasi BIM pada pelaksanaan proyek pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan pada peraturan ini menyebutkan bahwa: “Penggunaan BIM (Building Information Modeling) wajib diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2 dan di atas 2 lantai”.

Pada tahun 2020, di bulan November, tepatnya pada tanggal 2 November 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja ini juga disebut sebagai Omnibus Law, kemudian masuk dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020.

Undang-Undang ini mengatur banyak hal, karena menggunakan konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa peraturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Undang-Undang ini memiliki banyak keistimewaan, salah satunya dengan disahkannya Undang-Undang yang memiliki 15 Bab dan 186 pasal ini maka berdampak pada sedikitnya 74 buah Undang-Undang yang sudah ada sebelumnya. Termasuk juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Beberapa bulan kemudian, sebagaimana sudah disebutkan di awal pembahasan, pada bulan Februari, tepatnya tanggal 2 Februari 2021, telah disahkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
Peraturan yang disahkan total berjumlah 49 peraturan, yang pengesahannya dilakukan secara bersamaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 menjadi bagian dari peraturan pelaksanaan dan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 ini merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan sesuai dengan bunyi Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. PP No 16 Tahun 2021 ini juga sekaligus menggantikan Peraturan Pemerintah yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan bangunan gedung, dan yang terhangat dibicarakan adalah mengenai perubahan IMB menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Ini tercantum pada pasal 1 angka 17 pada PP tersebut, namun kita tidak akan membahas itu lebih jauh.

Bagaimana dengan BIM?

Pengaturan mengenai BIM diatur juga oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Pada PP ini pengaturannya lebih detail dan lebih tinggi posisinya dibandingkan pengaturan sebelumnya pada Peraturan Menteri.

Terletak pada Lampiran Kedua, angka romawi 3 tentang Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Gedung, huruf A Standar Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung, angka 2 Tata Cara dan Metode Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung, huruf d Metode Pelaksanaan Konstruksi. Tepatnya pada halaman 1076.

Karena terdapat banyak pasal dan hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, nyaris tidak terlihat dan disadari, karena sudah lebih dari 1 bulan disahkan, masih banyak yang belum menyadari bahwa BIM sudah diatur dan masuk dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berikut kutipan lengkap dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 :

d. Metode pelaksanaan konstruksi bangunan dapat dilakukan dengan:

  1. padat karya, dengan kriteria pekerjaan :
    a. bangunan bertingkat rendah;
    b. teknologi sederhana dan risiko rendah;
    c. bahan bangunan standar;
    d. dapat dilakukan dengan peralatan manual;
    e. tidak wajib menggunakan Building Information Modelling (BIM); dan
    f. dapat dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi kecil dengan melibatkan pengawas.
  2. padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan :
    a. bangunan bertingkat menengah dan tinggi;
    b. teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;
    c. bahan bangunan non standar;
    d. memerlukan peralatan mekanik dan elektrik;
    e. wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima; dan
    f. dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dengan melibatkan quantity surveyor dan manajemen konstruksi.
  3. padat modal, dengan kriteria pekerjaan :
    a. bangunan pencakar langit dan super tinggi.
    b. teknologi dan risiko tinggi;
    c. bahan bangunan khusus;
    d. memerlukan peralatan khusus dan canggih;
    e. wajib menggunakan BIM sampai dimensi kedelapan; dan
    f. dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar dengan melibatkan quantity surveyor, manajemen proyek dan manajemen konstruksi

DETAIL PERATURAN

JenisPeraturan Pemerintah (PP)
EntitasPemerintah Pusat
Nomor16
Tahun2021
JudulPeraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Ditetapkan Tanggal02 Februari 2021
Diundangkan Tanggal02 Februari 2021
Berlaku Tanggal02 Februari 2021
SumberLN.2021/No.26, TLN No.6628, jdih.setkab.go.id : 331 hlm.
TemaKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan dan Infrastruktur
Sumber: peraturan.bpk.go.id

UNDUH BERKAS
PP Nomor 16 Tahun 2021.pdf

Berdasarkan kutipan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 di atas, menjadi jelas bahwa penerapan BIM sudah menjadi mandatori atau kewajiban sebagai metode pelaksanaan konstruksi bangunan untuk pekerjaan padat teknologi dan padat modal.

Namun, masih harus diperjelas lagi mengenai definisi dan batasan tentang dimensi BIM yang disebutkan dalam peraturan tersebut. Selain itu masih diperlukan juga Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang mungkin akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri dan peraturan teknis lainnya yang membuat penerapan dan pemanfaatan BIM dalam sebuah proyek menjadi semakin jelas dan terarah serta efisien. Karena dengan masuknya BIM dalam Peraturan Pemerintah ini, tidak lagi hanya untuk Bangunan Gedung Negara, tapi juga penerapannya pada bangunan swasta maupun privat.

Yang terdekat adalah pembahasan mengenai peraturan ini pastinya juga akan menjadi topik hangat dalam berbagai forum diskusi mengenai BIM di Indonesia.

Demikianlah informasi tentang perjalanan peraturan tentang BIM sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021. Semoga artikel ini bisa membantu Anda.

Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih jelas serta berkonsultasi mengenai BIM dan implementasinya pada proyek-proyek Anda, silahkan hubungi +6281513322013 / sales@kobimandiriperkasa.com